(Jakarta) Bacakoran.com-Hampir setiap tahun di musim penghujan jakarta selalu terkepung banjir menurut pengamat dari Pusat Pengkajian Persampahan Indonesia (PPPI) Sodiq Suhardianto di Jakarta belum optimal.(26/02/2021).
“Pengamatan,”saya penanganan banjir di jakarta ini belum optimal dalam artian secara konseptual belum ada suatu yang mengarah kepada penyelesaian secara holistik,”masalahnya apa dari awal saya sering mengatakan bahwa masalah banjir di jakarta ini harus kita laksanakan berdasarkan master plan penanggulan banjir secara holictic, “ungkapnya pada wartawan di Jakarta.
Dijelaskannya Jakarta belum mempunyai master plan dalam penanganan banjir.
“Yang kita tahu master plan banjir itu terakhir review itu tahun 1983, artinya dengan adanya sekarang curah hujan yang extrem akibat perubahan cuaca itu harusnya segera direview, jakarta harus meriview master plan tahun 1983 itu yang sudah lama itu, artinya apa jakarta harus mempunyai masterplan penangulangan banjir secara holistic yang baru itu menjadi dasar untuk melangkah. Kalau masalah teori banjir saya kira banyak pakar yang sudah mengemukakan,hal ini pernah 2 tahun lalu saya usulkan, Nah kenapa sampe detik ini belum dilakukan,”jelasnya.
Sodik mengatakan,”sebenarnya berbagai upaya penerintah daerah untuk menangani banjir sudah maksimal tapi masih saja belum dapat menuntaskan persoalan banjir dari tahun ke tahun karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat.
“Saya melihat persoalan banjir DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan persoalan bersama yang harus ditangani oleh Pemerintah pusat”. Dan Pemprov DKI secara bersama karena selama ini kurang koordinasi sehingga kalau banjir saling kepas tangan dan tanggung jawab,”kata Dia.
Sementara itu Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menyatakan Gubernur DKI Anis Baswedan telah membuat surat di DPRD berjairan dengan perubahan rencana penanganan persoalan Jakarta jangka menengah.
“Kemarin kamis (25/02/21) gubernur baru mengirim surat ke DPRD untuk melakukan perubahan terhadap perincian pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022 ini kan memerlukan pekerjaan besar nanti perubahan dari PJMD ini anatara lain dari pengedalian banjir, masalah kemacetan, masalah sampah, masalah wilayah utara jakarta dan lain-lain sebagainya,semantara terjadinya pergantian penjabat yang mendadak ini juga akan menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi anggota DPRD dalam rapat kerja dengan aparat Pemprov,” ucapnya.
Disampaikan Amir Hamzah Kebijakan mengganti Kepala Dinas Sunber Daya Air yang belum genap 2 tahun menjabat ditengarai juga berdampak dalam penangan banjir Jakarta.
“Pergantian Kepala Dinaa Sumber Daya Air atas usulan TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan)”saya rasa kebijakan tersebut kurang tepat karena disaat banjir sedang terjadi di ibukota seharusnya kadis SDA diberikan kewenangan penuh mengatasi banjir dan bukan sebaliknya di mutasi dan itupun tidak sesuai dengan aturan mutasi dan rotasi pejabat ASN yang seharusnya minimal 2 tahun dalam jabatannya, “jelasnya.
“Menurutnya saat ini ada keinginan dari masyarakat yang meminta Gubernur DKI merevisi kembali TGUPP sesuai fungsinya”.
“Saya rasa wajar bila ada unsur masyarakat yang menghendak direvisinya bahkan dibubarkannya TGUPP karena menganggap TGUPP tidak dapat memberikan masukan yang bermanfaat buat gubernur dalam menangani persoalan DKI, “pungkasnya.
Kenapa dibutuhkan review master plan?”perubahan penggunaan lahan(land use) di jakarta 20 tahun terakhir sudah sangat berubah, berpengaruh terhadap serapan air dan daya tampung drainase yang ada.
Secara morfologi Jakarta merupakan dataran banjir (flood plain) sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim, ditambah lagi telah terjadi penurunan tanah (land subsidence) akibat eksploitasi air tanah menyebabkan terbentuknya kantong2 genangan air menyebabkan sulit dialirkan.
“Saya sebagai penggiat masalah lingkungan hidup dan direktur eksekutif P3i (Pusat Pengkajian Persampahan Indonesia).
Sedangkan penanggulan banjir akibat kiriman dari wilayah atas (upland), dibutuhkan pengawasan penggunaan lahan lebih bijak dengan tumbuhnya bangunan liar dan alih fungsi lahan pertanian dan lain-lain. Secara teknis perlu dibangum waduk dan embung di wilayah atas daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat mengurangi kecepatan aliran ke wilayah hilir jakarta, Bekasi dan Tangerang. Maka diperlukan kerjasama antar pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan pemerintah pusat dlm hal ini Kementrian PUPR & KLHK.